INILAH.COM, Jakarta - Rencana liberalisasi penyaluran BBM bersubsidi d iwilayah Jawa-Bali di 2013, untuk melibatkan SPBU asing sebaiknya segera diklarifikasi oleh pemerintah. Pasalnya hal itu bisa menimbulkan reaksi negatif dari rakyat.
Demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria kepada INILAH.COM di Jakarta Minggu (14/10/2012).
"Mempercayakan dan memberi kesempatan sekecil apapun kepada pihak asing untuk mendistribusikan BBM atau juga gas bersubsidi, dapat dimaknai sebagai sikap yang mengkhianati kemerdekaan bangsa ini.
Oleh karena itu, harus segera diklarifikasi oleh pemerintah dan sebaiknya tidak menunggu hingga terjadinya reaksi dari rakyat," kata Sofyano.
Sofyano mengatakan, pada prinsipnya bangsa ini sudah membuktikan tidak alergi terhadap asing, contohnya seperti keberadaan industri otomotif. Namun ketika hal tersebut menyangkut hajat kehidupan orang banyak, seperti migas yang merupakan produk kebutuhan pokok dan tidak tergantikan, hal ini jelas tidak bisa jatuh ketangan pihak asing. "Sektor hilir migas dinegeri ini tidak boleh dipercayakan kepada pihak asing. Ini harusnya disadari oleh elit pemerintahan maupun elit politik dan ini harusnya jadi harga mati untuk tetap berada penuh dalam genggaman kedaulatan anak bangsa," kata Sofyano.
Menurut Sofyano, untuk menghapus peluang terjadinya hal tersebut yang harus dilakukan pemerintah adalah merevisi atau membatalkan UU Migas No 22 Tahun 2001dan menysusun UU Migas baru, yang murni berpihak kepada kepentingan dan kedaulatan energi nasional dan terlepas dari kendali pihak asing.
"Peluang SPBU asing ikut mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia, sangat dimungkinkan terjadi karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh UU Migas (UU No.22 Tahun 2001)," ujar Sofyano.
Rencana keterlibatan SPBU swasta dalam penyaluran BBM bersubsidi terkuak setelah 4 Ketua Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghubungi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengklaim 4 Ketua Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan meliberalisasi bisnis distribusi BBM bersubsidi di SPBU di Jawa-Bali pada 2013. "Enak saja mau jualan BBM subsidi, emang yang bangun infrastruktur dan marketnya siapa, kalau bukan Pertamina. Kalau mau jualan bisa saja, tapi jangan di Jawa-Bali," kata Ketua Hiswana Migas, Eri Purnomohadi.
Sementara itu, pihak BP Migas mengaku belum pernah membahas liberalisasi BBM bersubsidi di 2013. "Kalau liberalisasi pasar SPBU BBM subsidi di Jawa dan Bali kita belum pernah bahas, tetapi kalau liberalisasi SPBU non subsidi kita sudah jauh hari buka pasar itu," ujar Ketua Komite Bidang Infrastruktur BPH Migas, Ibrahim Hasyim. [mel]
Anda sedang membaca artikel tentang
Pengamat: Batalkan Liberalisasi BBM Subsidi
Dengan url
http://serbaupdaterus.blogspot.com/2012/10/pengamat-batalkan-liberalisasi-bbm.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pengamat: Batalkan Liberalisasi BBM Subsidi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pengamat: Batalkan Liberalisasi BBM Subsidi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar